Kamis, 22 September 2011

Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan

 

Penyusunan suatu Rencana strategis dalam Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan sangat penting dilakukan karena nantinya digunakan sebagai acuan dalam merencanakan serta merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Periode tertentu. Pada masa pemerintahan Presiden SBY (Kabinet Indonesia Bersatu I), Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan disusun sebagai tindak lanjut dari Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004‐2009.  Renstra tersebut disusun oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Dan dengan kapasitas sebagai Mahasiswa Perikanan dan Ilmu Kelautan saya ingin menyumbangkan pikiran untuk merumuskan dan merencanakan sebuah langkah-langkah strategis guna meningkatkan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.
Arah pembangunan pada periode 5 tahun Kabinet Indonesia Bersatu I adalah pemulihan kembali perekonomian nasional melalui upaya terobosan dengan merevitalisasi sumbersumber pertumbuhan ekonomi yang ada serta menciptakan sumbersumber pertumbuhan ekonomi baru. Sumber‐sumber pertumbuhan ekonomi yang sepatutnya dikembangkan adalah yang berbasis keunggulan komparatif bangsa. Di antara resources based industries tersebut, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu keunggulan komparatif yang berpotensi menjadi keunggulan kompetitif untuk menggerakkan perekonomian nasional, sehingga sudah saatnya sektor ini menjadi prioritas pembangunan nasional.
Mengevaluasi dari proses berjalannya program dan kegiatan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan pada tahun 2004-2009 masih banyak permasalahan salah satu nya pengabaian faktor-faktor kelestarian Lingkungan. Sehingga penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan ini tidak hanya dalam bidang Ekonomi maupun Sosial akan tetapi tetap berorientasi kepada Lingkungan. Paradigma inilah yang  harus mulai dibangun dari sekarang, InsyaAllah akan memberikan Kemaslakatan Umat karena rahmat sumberdaya alam melimpah yang diberikan Allah SWT  ini bisa dinikmati oleh semua anak cucu kita nantinya.
Namun permasalahan dan kendala yang dihadapi juga cukup besar dan tidak mudah untuk diatasi. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain: pencemaran laut dan pembuangan limbah secara ilegal oleh negara lain, pencurian ikan, gejala penangkapan berlebih (over fishing), degradasi habitat pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, dll), konflik penggunaan ruang dan sumberdaya, belum tersedianya teknologi kelautan dan perikanan secara memadai, terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk investasi, dan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk di wilayah pesisir, khususnya pembudidaya ikan dan nelayan skala kecil. Semua masalah ini salah satunya karena lemahnya sistem pengawasan Kelautan.
Akibat kondisi yang demikian, kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang besar itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memecahkan problem krisis ekonomi, ketertinggalan serta kemiskinan nelayan dan pembudidaya ikan serta rakyat Indonesia pada umumnya. Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik‐baiknya, dan permasalahan yang masih dihadapi dapat diatasi secara bertahap, maka bukan suatu pilihan yang salah jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan andalan pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan. Untuk mendayagunakan potensi sumber daya kelautan dan perikanan serta menggerakkan seluruh potensi bangsa diperlukan kesungguhan dalam pembangunan kelautan dan perikanan serta dukungan politik, ekonomi dan sosial untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional berwawasan Lingkungan. Dengan kata lain sudah seharusnya sektor kelautan dan perikanan dijadikan main stream (arus utama) pembangunan nasional.
Berkaitan dengan hal itu, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) perlu merumuskan strategi pembangunan yang tepat sesuai dengan tiga pilar strategi pembangunan nasional yakni propoor, pro‐job dan pro‐growth. Disamping itu perlu disusun kebijakan dan strategi yang probussiness. Ada beberapa aspek yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang merupakan bagian dari proses Perencanaan Strategis, yakni modal dasar (yang antara lain meliputi potensi sumberdaya alam, SDM, IPTEK, dan peraturan perundangan), tantangan dan masalah yang masih dihadapi hingga saat ini, instrumental input, dan lingkungan strategis (baik global maupun regional). Semua aspek tersebut selain sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan strategi, juga untuk menetapkan visi, dan misi serta kebijakan operasional pembangunan kelautan dan perikanan.
Langkah awal dalam penyusunan Rencana harus mengetahui Kondisi Kelautan dan Perikanan saat ini di Indonesia yang menjadi suatu latar belakang Arah kebijakan pembangunannya. Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan pada konsepsi pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan industri berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam mencapai daya saing yang tinggi. Pencapaian hasil (kinerja) dapat diukur dari indikator proses (process indicators) dan indikator luaran (output indicators). Indikator proses mencakup adanya konsistensi kebijakan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator luaran merupakan hasil dari implementasi kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan dalam periode progam kerja antara lain:

1. Lingkungan : Identifikasi Sumberdaya yang terdapat di perairan Indonesia yang sangat berpengaruh pada tingkat produktivutas sumber daya kelautan dan perikanan meliputi: ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, padang lamun dan estuaria, serta ekosistem budidaya laut. Kemudian mengidentifikasi Secara umum kondisi ekosistem laut, pesisir dan pulau‐pulau kecil telah mengalami degradasi fisiik dengan laju degradasi yang mengancam keberlanjutan dan kelestarian sumber daya. Apa penebab kerusakan ekosistem tersebut, apa dampaknya pada kelestarian alam serta pada masyarakat, dan bagaimana solusi yang paling baik.

2. Sosial:
a. Pemerataan Masyarakat: harus mampu memperluas pemerataan pembangunan dan hasil‐hasilnya melalui distribusi dan alokasi anggaran ke kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kegiatan berbasis masyarakat. Pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat tersebut dilaksanakan di kabupaten/kota dapat melalui : 1. Peningkatan kegiatan ekonomi produktif yang terkait langsung dengan kehidupan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya, serta pulau‐pulau kecil yang berpenduduk miskin, melalui program pemberdayaanekonomi masyarakat pesisir; 2. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil; 3. Pemberdayaan perempuan dan generasi muda; 4. Pemberdayaan masyarakat di pulau‐pulau kecil dan di wilayah perbatasan.
b. Kepedulian Masyarakat : harus mampu mendorong partisipasi masyarakat dan menunjukkan peningkatan kepedulian masyarakat luas (masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya, LSM, perguruan tinggi, media massa, kelompok masyarakat lainnya) terhadap sektor kelautan dan perikanan. Kepedulian ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan departemen serta sumbangan pemikiran untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di berbagai media massa dan kepedulian dalam proses pembangunan secara keseluruhan.

3. Ekonomi:
a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
b. Berkembangnya Sistem Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, antara lain;
  • Sistem perijinan usaha
  • Sistem pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya
  • Sistem penyaluran bahan bakar untuk nelayan
  • Sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan
  • Sistem karantina ikan nasional
  • Program legislasi nasional
  • Pengembangan riset dan teknologi
  • Dukungan permodalan
  • Penertiban penambangan pasir laut ilegal
  • Pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan
  • Sistem pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir terpadu

Setelah bagaimana kondisi saat ini Kelautan dan Perikanan di Indonesia diketahui, maka otomatis harus ada suatu harapan atau target tentang Kondisi yang sebenarnya Diinginkan khususnya keberlanjutan pemenfaatan Sumberdaya yang lestari. Kondisi yang sebenarnya diinginkan itu antara lain:
  • Terwujudnya masyarakat pesisir dan pulau‐pulau kecil yang mampu mengelola sumber daya di wilayahnya secara bertanggungjawab.
  • Terwujudnya lingkungan pesisir dan laut yang bersih dan sehat sehingga dapat menjamin produktivitas sumber daya perikanan serta keanekaragaman hayati laut.
  • Sumber daya kelautan non‐konvensional yang dapat memberikan manfaat dan dapat diperhitungkan sebagai kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.
  • Terwujudnya ketertiban dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui upaya (1) pembentukan kelembagaan pengawasan yang mandiri, (2) pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan dan tenaga pengawas, (3) pengembangan teknologi pengawasan, (4) peningkatan partisipasi dan peran masyarakat dalam pengawasan, (5) penaatan dan penegakan hukum.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya Renstra, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Departemen Kelautan dan Perikanan, sehingga harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat terwujud.
 
by : Ryan Islamawan